Dinas Sosial Kabupaten Batanghari melalui bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) pada tahun 2021 mendapatkan 2 (dua) program tambahan dari Pemerintah Pusat.
Rabu , (13/01/2021) Adapun Kedua program tersebut merupakan program yang langsung menyentuh kepada masyarakat.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Batanghari, Fauzan Azhari SE.ME melalui Kepala Bidang Perlindungan Sosial, Sudirman Saufi mengatakan, pada tahun ini di bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) mendapat 2 program tambahan.“Dua Program tersebut yaitu Program Bedah Rumah dan Bantuan Permakanan Panti, yang sebelumnya masuk dalam program di bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi, sekarang sudah pindah ke bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial,” ujar Sudirman Saufi.
Dengan bertambahnya kedua program tersebut, kata Sudirman menambahkan, jadi keseluruhan program bidang Linjamsos menjadi 8 (delapan) jenis diantaranya, Verifikasi dan Falidasi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), Bansos Janda veteran, Makam Pahlawan, Santunan Kematian, PKH (Program Keluarga Harapan), KIS (Kartu Indonesia Sejahtera), Bedah Rumah dan Bantuan Pangan Panti.
“Program di bidang Linjamsos ini masih tetap seperti tahun sebelumnya, terkecuali program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) pada tahun ini pindah ke bidang Pemberdayaan dan Rehabilitasi,” tuturnya.
Sementara itu, saat ini Dinas Sosial dalam bidang Linjamsos baru menjalankan satu Program yaitu validasi DTKS karena program tersebut merupakan salah satu bentuk pelayanan langsung ke masyarakat melalui SLRT (Sistem Layanan Rujukan Terpadu).
Kabid Perlindungan Sosial Sudirman Saufi mengatakan, “Program yang bersifat memakai anggaran lainnya masih dalam proses penyusunan Daftar Perencanaan Anggaran (DPA) untuk di ajukan ke Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2021,”
Pihaknya juga berharap, bantuan kemanusiaan pada tahun ini dapat berjalan sesuai dengan yang di harapkan, agar masyarakat dapat merasakan langsung bantuan dari Pemerintah. “Kita berharap ditahun 2021 ini semua program yang ada di bidang Linjamsos dapat terlaksana dengan baik, sesuai dengan acuan dan Peraturan Bupati (Perbup) yang berlaku, agar bantuan dari Pemkab melalui Dinas Sosial dapat langsung dirasakan masyarakat,” tandasnya.
(RED)
(Editor : Sofiana)
